TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DALAM PENERBITAN IZIN PEMANFAATAN RUANG LAUT = JURIDICAL REVIEW OF THE USE OF AUTHORITY OF THE TANGERANG REGENCY GOVERNMENT IN THE ISSUANCE OF PERMITS FOR THE USE OF MARINE SPACE

Adelia Dwi Iwanda (B021221032). Tinjauan Yuridis Penggunaan Wewenang Pemerintah Kabupaten Tangerang Dalam Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut. Dibimbing oleh Muhammad Zulfan Hakim sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Pengelolaan wilayah laut Indonesia menuntut kejelasan kewenangan dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang laut sebagaimana diamanatkan asas legalitas. Kasus pagar laut Kabupaten Tangerang mengungkap adanya penerbitan izin ruang darat oleh pemerintah kabupaten untuk wilayah yang berada di perairan laut. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kewenangan pemerintah dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang laut serta mengkaji akibat hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode: Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual; bersumber pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta bahan non-hukum dari sumber kredibel. Hasil: (1) Kewenangan penerbitan izin pemanfaatan ruang laut berada secara eksklusif pada pemerintah pusat melalui mekanisme kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang diterbitkan Menteri Kelautan dan Perikanan; persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tangerang merupakan perizinan ruang darat yang terbatas pada wilayah darat, sehingga penerbitannya untuk objek di wilayah laut menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk melampaui wewenang; (2) Penerbitan izin oleh pejabat yang tidak berwenang berakibat pada keputusan dinyatakan tidak sah berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sejak ditetapkan, sehingga sertifikat yang diterbitkan di atas wilayah perairan laut tidak memiliki dasar hukum yang sah serta menimbulkan potensi pertanggungjawaban administratif dan pidana. Kesimpulan: Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut oleh pemerintah kabupaten melampaui batas kewenangan yang dimiliki, menyebabkan cacat kewenangan yang berakibat pada ketidakabsahan seluruh rangkaian keputusan administratif yang berpijak padanya.