ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA TAHUN 2005-2024 = ANALYSIS OF THE EFFECT OF GOVERNMENT SPENDING AND EDUCATION LEVELS ON INCOME INEQUALITY IN INDONESIA FROM 2005 -2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan tingkat pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode 2005–2024, baik secara langsung maupun melalui tingkat pengangguran sebagai variabel mediasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengeluaran pemerintah, tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa data time series yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga resmi terkait lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis) dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang mengindikasikan bahwa belanja pemerintah belum mampu secara langsung mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Sebaliknya, tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sehingga peningkatan kualitas pendidikan terbukti berperan penting dalam memperbaiki distribusi pendapatan. Selain itu, tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan serta berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara tingkat pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan, namun perannya sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan tergolong lemah atau kurang signifikan.Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan perbaikan kondisi pasar tenaga kerja memiliki peranan yang lebih dominan dalam menekan ketimpangan pendapatan dibandingkan dengan kebijakan pengeluaran pemerintah secara langsung.