Respon Keamanan Maritim Indonesia Terhadap Intensifikasi Aktivitas Cina di Natuna Utara di Era Pemerintahan Presiden Prabowo = Indonesia's Maritime Security Response to the Intensification of Chinese Activities in North Natuna in the Era of President Prabowo's Administration

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon keamanan maritim Indonesia terhadap intensifikasi aktivitas Cina di Natuna Utara pada era pemerintahan Presiden Prabowo dengan fokus periode 2024-2025. Dalam dua tahun awal pemerintahan, aktivitas kapal Coast Guard asal Cina meningkat dan beberapa kali memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia secara sepihak dengan cara ilegal, sehingga memperkuat persepsi ancaman terhadap keamanan nasional pada maritim Indonesia di Natuna Utara yang berdasar kepada klaim sepihak Nine-Dash Line dan strategi grey-zone dengan melihat dampaknya terhadap eskalasi ancaman keamanan maritim dan kedaulatan Indonesia sebagai negara pantai. Intensifikasi tersebut dipahami melalui keberlanjutan strategi geopolitik jangka panjang Cina guna membangun pengaruh dan hegemoni di kawasan. Penelitian ini mengkaji bentuk respons keamanan dan kebijakan diplomasi maritim Indonesia dalam meredam eskalasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan pendekatan komprehensif melalui kombinasi soft power dan pengakuan penekanan maritim melalui penguatan postur TNI AL, optimalisasi Bakamla, pembangunan pangkalan strategis, serta penerapan effective occupancy di Natuna Utara. Pada ranah diplomasi, penggunaan kombinasi pendekatan diplomasi maritim kooperatif dan persuasif melalui kerja sama bilateral, multilateral, dan dukungan Code of Conduct didorong guna menjaga stabilitas di kawasan tanpa memicu konflik bersenjata.