COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG = COLLABORATIVE GOVERNANCE IN HANDLING STUNTING IN SIDENRENG RAPPANG DISTRICT

Stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang kritis di Indonesia, dengan dampak signifikan terhadap perkembangan anak, potensi kognitif, serta produktivitas di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola kolaboratif dalam upaya multi-sektor untuk menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, dengan menggunakan kerangka Collaborative Governance Regime (CGR) dari Emerson dan Nabatchi. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (focus group discussion), dan analisis dokumen yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan mitra eksternal. Analisis tematik dilakukan menggunakan perangkat lunak NVivo 18 untuk mengidentifikasi faktor pendorong, dinamika kolaborasi, aksi bersama, dan hasil (outcomes). Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen kepemimpinan, mandat regulasi nasional, ketergantungan antar-organisasi perangkat daerah (OPD), serta dukungan dari mitra eksternal merupakan faktor pendorong utama terbentuknya kolaborasi. Namun, tantangan masih dihadapi, seperti ego sektoral, kesenjangan kapasitas antar-OPD, keterlibatan sektor swasta yang minim, dan sistem data yang terfragmentasi. Principled engagement masih bersifat formalistik dengan dialog substansial yang terbatas, sementara shared motivation lebih banyak didorong oleh target nasional dibandingkan kesadaran kolektif yang muncul dari dalam. Joint capacity juga terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan keterampilan teknis, terutama di tingkat desa. Aksi kolaboratif berupa integrasi intervensi gizi spesifik dan sensitif menghasilkan perbaikan nyata, seperti peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan Posyandu dan penurunan prevalensi stunting dari 28,4% pada tahun 2021 menjadi 26,4% pada tahun 2023. Meskipun demikian, laju penurunan tersebut masih belum mencapai target nasional. Faktor kontekstual seperti kesenjangan sosial-ekonomi dan lemahnya integrasi data spasial turut memengaruhi efektivitas tata kelola kolaboratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola kolaboratif telah memberikan dampak positif terhadap penurunan stunting, namun keberlanjutannya memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas lokal, pemberian insentif bagi sektor swasta, serta kebijakan yang adaptif terhadap konteks budaya dan sosial-ekonomi lokal. Model yang diusulkan dapat menjadi kerangka dalam memperkuat strategi konvergensi multi-sektor untuk mempercepat penurunan stunting di wilayah dengan tata kelola yang terdesentralisasi.