EVALUASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (Studi Kasus pada Pemberdayaan Sosial di Provinsi Kalimantan Utara) = EVALUATION OF SOCIAL WELFARE POLICIES (Case Study of the Social Empowerment in North Kalimantan Province)

Kebijakan pemberdayaan sosial di daerah berkembang menghadapi tantangan signifikan dalam mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Provinsi Kalimantan Utara, sebagai salah satu provinsi termuda di Indonesia, memerlukan evaluasi kebijakan yang komprehensif untuk memastikan program pemberdayaan sosial yang efektif sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat lokal. Kompleksitas implementasi pemberdayaan sosial, termasuk masalah alokasi anggaran, penargetan program, dan partisipasi masyarakat, memerlukan kerangka evaluasi yang menyeluruh untuk menilai efektivitas dan keberlanjutan kebijakan. Penelitian ini menjawab kebutuhan kritis akan evaluasi kebijakan berbasis bukti untuk meningkatkan hasil pemberdayaan sosial di Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk mengevaluasi kebijakan pemberdayaan sosial di Provinsi Kalimantan Utara. Pengumpulan data melibatkan wawancara tidak terstruktur dengan 22 informan, observasi langsung di lokasi implementasi program, dan analisis dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstra (Rencana Strategis), serta laporan kinerja pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Analisis data mengikuti proses iteratif pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Evaluasi menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang diperkuat dengan indikator evaluasi keberlanjutan untuk mengembangkan model CIPPS guna penilaian kebijakan yang komprehensif. Hasil penelitian mengungkapkan beberapa temuan penting di semua dimensi. Evaluasi konteks mengidentifikasi ketidaksesuaian kebijakan dengan karakteristik masyarakat Kalimantan Utara yang lebih memilih bantuan langsung daripada program pelatihan, prioritas anggaran yang dipengaruhi kepentingan politik, dan rendahnya kesadaran gotong royong serta motivasi untuk keluar dari kemiskinan. Evaluasi input mengungkap perencanaan program yang tidak partisipatif, pemahaman masyarakat yang terbatas tentang mekanisme pengembangan program, alokasi anggaran yang tidak memadai untuk pemberdayaan sosial, tenaga kerja sosial yang tidak proporsional, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap data dasar kebijakan. Evaluasi proses menunjukkan penargetan program yang tidak akurat karena data yang tidak dapat diandalkan, sumber daya terbatas untuk verifikasi, pengawasan internal dan eksternal yang lemah, serta kurangnya kontinuitas program. Evaluasi produk menunjukkan tujuan RPJMD yang tidak tercapai, hasil program yang tidak signifikan karena keterbatasan anggaran, ketergantungan masyarakat pada bantuan, dan mekanisme graduasi program yang lemah. Penelitian ini merekomendasikan model kebijakan pemberdayaan sosial yang efektif sebagai hasil dari pengembangan model evaluasi kebijakan CIPP yakni menambahkan aspek keberlanjutan dengan sub indikator dari keberlanjutan kebijakan yakni dukungan publik, regulasi, komitmen kepemimpinan dan nilai publik.