Relevansi Prinsip Non-Intervensi ASEAN (Studi terhadap Kebijakan Pemerintahan Jokowi dalam Penyelesaian Konflik Rohingya) = The Relevance of ASEAN'S Non-Intervention Principle (A Study of the Jokowi Administration's Policy in Addressing the Rohingya Conflict)

Latar Belakang. Krisis kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya menjadi salah satu isu kompleks di kawasan Asia Tenggara, khususnya karena keterikatan negara-negara ASEAN pada prinsip non-intervensi. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi prinsip non-intervensi ASEAN dengan kebijakan pemerintahan Jokowi dalam menyelesaikan konflik Rohingya serta sejauh mana prinsip non-intervensi ASEAN relevan di era konflik kemanusiaan modern melalui pendekatan teori non-intervensi Immanuel Kant dan konstruktivisme Alexander Wendt. Metode. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode discourse analysis (analisis wacana), dan kerangka teori sebagai alat interpretatif. Hasil. Kebijakan luar negeri Jokowi dalam penyelesaian konflik Rohingya menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan tiga pendekatan utama: kemanusiaan, pembangunan, dan diplomatik. Pada pendekatan kemanusiaan, Peraturan Presiden (Perpres) No 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi luar negeri, Indonesia berkomitmen menangani arus pengungsi Rohingya secara manusiawi. Indonesia juga mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada etnis Rohingya yang berada di kamp-kamp pengungsi di perbatasan Myanmar-Bangladesh. Pada pendekatan pembangunan, Indonesia memfasilitasi pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan di Rakhine, serta mengembangkan kerja sama sosial ekonomi. Pada pendekatan diplomatik, Indonesia mengutamakan diplomasi senyap dan jalur bilateral, didukung dengan keterlibatan bilateral pengiriman Menteri Luar Negeri ke Myanmar, serta adanya dialog antar agama yang dilakukan Indonesia untuk Myanmar. Dari perspektif Kant, pendekatan Indonesia tetap menghormati kedaulatan Myanmar selama tidak ada kondisi anarki atau perang saudara, dan dari sudut pandang konstruktivisme Wendt, kebijakan ini mencerminkan konstruksi identitas Indonesia sebagai negara demokratis yang menjunjung norma hak asasi manusia dan solidaritas kawasan. Kesimpulan. Prinsip non-intervensi ASEAN masih relevan sebab prinsip ini menjaga stabilitas kawasan, menjadi pilar identitas ASEAN, dan masih bisa dijalankan secara fleksibel, namun dalam konteks krisis kemanusiaan lintas batas prinsip ini juga semakin dipertanyakan, ASEAN perlu menafsirkan ulang prinsip non-intervensi agar lebih adaptif terhadap tantangan kontemporer, khususnya krisis kemanusiaan lintas batas seperti konflik Rohingya.