Kapasitas Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Studi Kasus di Kota Makassar)= Policy Capacity of the South Sulawesi Provincial Goverment in Empowering Coastal and Small Island Communities (Case Study in Makassar City)

Dinas Kelautan dan Perikana (DKP-Sulsel) merupakan leading sector dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan cakupan wilayah kewenangan yang begitu luas, DKP Sulsel menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang berkaitan dengan keterbatasannya dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan dan kapasitas DKP-Sulsel dalam implementasi Kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menggunakan teori kapasitas kebijakan Wu,X et.al (2018) yang memuat 3 aspek yaitu kapasitas analitis, kapasitas operasional dan kapasitas politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang hanya berfokus pada implementasi kebijakan di Kota Makassar. Hasil Penelitian menunjukkan kapasitas analitis DKP Sulsel masih rendah, ditunjukkan dari minimnya pegawai fungsional analis kebijakan dan rendahnya motivasi pegawai untuk mengikuti pelatihan peningkatan kualitas. Sementara itu, kapasitas operasional yang dimiliki juga belum optimal. Alokasi anggaran yang sangat minim yaitu dibawah 3% dari tahun 2021-2024 serta koordinasi yang masih bersifat parsial juga menunjukkan rendahnya komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam implementasi kebijakan ini. Adapun dalam aspek kapasitas politik, hal ini juga belum optimal sebab partisipasi dan keterlibatan masyarakat dan aktor non pemerintah juga masih terbatas.