Diskresi Birokrat Jalanan Petugas Kebersihan di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar -= Discretion of Street Bureaucrats among Sanitation Workers in Biringkanaya District, Makassar City

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik diskresi yang dilakukan oleh petugas kebersihan dalam hal ini penyapu jalanan, sebagai street-level bureaucrats di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Sebagai ujung tombak dalam mempertahankan dan menjaga kebersihan suatu kota, petugas kebersihan sering menghadapi kondisi kerja yang dinamis dan tidak terduga di lapangan, misalnya fluktuasi volume sampah yang tidak menentu, keterbatasan sumber daya, dan kebijakan operasional yang seringkali ambigu. Kesenjangan antara aturan formal dan realitas lapangan ini menuntut mereka untuk menggunakan diskresi, namun praktik ini belum banyak dikaji secara mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan petugas kebersihan, pengawas lapangan, dan Kasi Kebersihan Kecamatan Biringkanaya serta tinjauan dokumen, yang kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yaitu reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan strategi triangulasi dengan membandingkan informasi dari wawancara, observasi, dan dokumen. Reliabilitas data dijaga melalui dokumentasi proses penelitian yang rinci dan sistematis (jejak audit) untuk memastikan konsistensi dan transparansi temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi yang dilakukan oleh penyapu jalanan bukanlah penyimpangan, melainkan strategi koping yang esensial untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan formal yang ambigu dengan realitas di lapangan yang sangat dinamis. Praktik ini dibentuk oleh tiga faktor utama: (1) kebutuhan yang dinamis, di mana petugas beradaptasi dengan volume sampah dan cuaca yang berubah-ubah dengan menyesuaikan rute, ritme kerja, dan peralatan yang mereka gunakan di lapangan; (2) ambiguitas kebijakan, seperti jam kerja, batas wilayah, dan standar kebersihan yang tidak jelas, yang memaksa penyapu jalanan membuat interpretasi mereka sendiri; dan (3) kemampuan memanfaatkan aturan, di mana pengawasan yang longgar memungkinkan mereka mengatur pekerjaan demi efisiensi, kenyamanan, dan keselamatan. Kesimpulannya, diskresi yang dilakukan oleh penyapu jalanan berfungsi sebagai mekanisme fungsional yang memungkinkan layanan kebersihan tetap berjalan, menjadikan mereka sebagai pembuat kebijakan de facto di lapangan.