Resolusi Konflik Land Tenure Kawasan Hutan Lindung di Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat = Resolution Of Land Tenure Conflicts In Protected Forest Areas In Sasakan Village Sumarorong District Mamasa Regency West Sulawesi

ABSTRAK Marten. Resolusi Konflik Land Tenure Kawasan Hutan Lindung Di Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat (dibimbing oleh Muhammad Dassir dan Astuti Arif). Konflik tenurial kawasan hutan merupakan tantangan utama dalam implementasi Perhutanan Sosial di Indonesia, termasuk di Desa Sasakan, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis sosial-spasial untuk menganalisis distribusi lokasi konflik, pola penguasaan lahan, dan dinamika sosial yang menyertainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 73 orang penggarap, sebanyak 43 orang telah terakomodasi melalui skema Hutan Kemasyarakatan (KTH Bina Bersama), sementara 30 orang lainnya masih berkonflik karena tidak memiliki akses legal. Secara spasial, konflik tersebar di enam lokasi dengan rata-rata 6 penggarap per titik, meliputi ±22,5 ha areal hutan lindung, APL, dan wilayah sekitar KTH. Konflik bersifat vertikal, horizontal, struktural, dan legal, dengan eskalasi rendah hingga tinggi, dipicu oleh sejarah pemukiman sejak 1950-an, penetapan kawasan hutan tahun 1985, serta tumpang tindih klaim dengan perusahaan pengelola getah pinus (PT. KHBL). Dampak utama meliputi ketidakpastian akses, ancaman terhadap mata pencaharian, serta ketegangan sosial. Upaya resolusi melalui Perhutanan Sosial, program FP.4, dan penyuluhan kehutanan sudah berjalan, namun masih perlu diperkuat dengan pemetaan partisipatif, dialog multi-pihak, serta pengakuan hak historis dan adat masyarakat.Temuan ini menegaskan bahwa konflik tenurial di Desa Sasakan mencerminkan ketegangan antara kebijakan kehutanan nasional dan praktik pengelolaan lokal. Pendekatan spasial-sosial terpadu yang mengakomodasi aspek historis, adat, dan legal diperlukan untuk memperkuat keadilan akses dan mewujudkan pengelolaan hutan lindung yang berkelanjutan.