Kemitraan dalam Program "Jagai Anakta" untuk Upaya Pencegahan Perundungan (Studi Kasus di SMP 4 Makassar) = Partnerships in the "Jagai Anakta" Program for Bullying Prevention (A Case Study at SMP 4 Makassar)

Latar belakang. Klasifikasi perundungan menurut WHO meliputi perundungan fisik, verbal, sosial/relasional, siber, dan seksual, yang seluruhnya berdampak serius terhadap kesehatan fisik, psikologis, dan sosial anak serta dikategorikan sebagai masalah kesehatan masyarakat. Di Kota Makassar, kasus kekerasan terhadap anak mencapai 73,2% dari total laporan pada 2024, menunjukkan perlunya intervensi komprehensif. Tujuan. Menganalisis bentuk dan efektivitas kemitraan dalam Program Jagai Anakta sebagai strategi pencegahan perundungan di SMP Negeri 4 Makassar. Metode. Menggunakan desain kualitatif deskriptif–eksploratif dengan pendekatan studi kasus, penelitian dilakukan pada Oktober–November 2025 dengan 19 informan yang terdiri dari DP3A, Dinas Pendidikan, UNICEF, pihak sekolah, orangtua, dan siswa, dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, FGD, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik model Miles dan Huberman. Hasil. Program Jagai Anakta dibangun melalui kemitraan multisektor yang melibatkan pemerintah, sekolah, keluarga, dan mitra pembangunan. DP3A berperan sebagai koordinator kebijakan, sekolah sebagai pelaksana utama sistem respons cepat, sementara keluarga memperkuat pengasuhan preventif berbasis nilai Siri’ na Pacce. Program ini efektif meningkatkan keberanian siswa untuk melapor, menurunkan insiden perundungan, serta memperkuat solidaritas antarsiswa melalui Duta Sombere. Namun, implementasi masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan kompetensi guru, budaya bungkam siswa, resistensi sebagian orangtua, serta minimnya sumber daya. Kesimpulan. Secara keseluruhan, Program Jagai Anakta terbukti berkontribusi dalam pembentukan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak, meskipun keberlanjutan dan pemerataan pelaksanaannya memerlukan penguatan kapasitas, koordinasi lintas sektor, serta pendekatan berbasis budaya yang lebih sistematis.