Strategi Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Untuk Mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045 (Studi Kasus Aparatur Sipil Negara di Kota Makassar) = Strategies For Fulfilling Children’s Rights After Divorce to Realize Indonesia’s Golden Generation 2045 (Case Study of ASN in Macassar City)

Latar Belakang. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pemenuhan hak anak pasca perceraian yang komprehensif dalam mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045. Penelitian ini menganalisis dan mengabstraksi tiga poin utama, yaitu; bagaimana pemenuhan nafkah anak melalui kolaboratif lintas instansi, bagaimana pembentukan sistem data terpadu untuk memastikan hak anak pascaperceraian, dan bagaimana proses penciptaan pola pengasuhan yang kolaboratif antar orang tua. Metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan Pengadilan Agama, BKPSDM, DP3A, serta instansi terkait. Unit analisis adalah ASN sample di Kota Makassar yang mengalami perceraian maupun yang terlibat dalam pelayanan pemenuhan hak anak. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan lembaga pemerintah, dan literatur ilmiah. Analisis data dilakukan melalui teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil. Penelitian ini menghasilkan rumusan strategi yang komprehensif berdasarkan hasil analisis pelaksanaan regulasi pemenuhan hak anak pascaperceraian yaitu; urgensi penerbitan regulasi daerah tentang pemenuhan nafkah anak melalui kolaboratif antara Pengadilan Agama, BKPSDM, dan DP3A, dibutuhkan eksistensi sistem data terpadu untuk memastikan hak anak terpenuhi secara berkelanjutan pascaperceraian dan urgensi penciptaan pola pengasuhan yang kolaboratif antar orang tua. Ketiga strategis tersebut perlu diperkuat melalui pembuatan Nota Kesepahaman (MoU) lintas intansi, orang tua, dan masyarakat lokal dan pengintegrasian pemenuhan hak anak ke dalam agenda pembangunan SDM menuju Generasi Emas Indonesia 2045. Kesimpulan. Kebijakan yang telah ada telah memberikan dasar normatif terhadap penanganan perceraian ASN, namun efektivitasnya masih rendah di tingkat implementasi. Hambatan utama terletak pada lemahnya koordinasi antarinstansi, tidak adanya sistem data terpadu, serta belum berjalannya mekanisme monitoring pasca perceraian. Kata Kunci. Hak-hak anak, pascaperceraian, langkah strategis, analisis gender, structural fungsional perceraian ASN, pemenuhan hak anak, kebijakan publik, generasi emas