kebijakan anggaran berbasis lingkungan (Studi Kasus Pencapaian Local Development Goal’s di Kabupaten Mappi). = ENVIRONMENT-BASED BUDGET POLICY (Case Study of Local Development Goal Achievement in Mappi Regency)

Penelitian ini mengkaji kebijakan anggaran berbasis lingkungan (green budgeting) sebagai instrumen untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan lokal (Local Sustainable Development Goals) di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan. Latar belakang penelitian dilandasi oleh rendahnya prioritas anggaran untuk pelestarian lingkungan dibandingkan sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang menyebabkan degradasi sumber daya alam. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses penyusunan anggaran berbasis lingkungan, mengevaluasi komitmen pemangku kepentingan (stakeholders), dan merumuskan strategi implementasi green budgeting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah otonom baru tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara mendalam (in-depth interview), Focus Group Discussion (FGD), dan analisis SWOT. Informan penelitian berasal dari kalangan pejabat eksekutif, legislatif, dan instansi terkait, dengan karakteristik didominasi laki-laki (16 dari 20 informan), usia produktif 30–50 tahun, pendidikan sarjana (11 informan), dan pengalaman kerja lebih dari 5 tahun (9 informan). Data menunjukkan pemahaman informan terhadap kebijakan anggaran berbasis lingkungan seimbang, dengan 10 informan mengetahui dan 10 lainnya tidak mengetahui, serta mayoritas informasi bersumber dari tempat kerja (10 informan). Meskipun 18 informan setuju dengan penerapan green budgeting, tantangan utama adalah keterbatasan anggaran (14 informan) dan kurangnya pelatihan khusus (10 informan tidak tahu, 9 menyatakan tidak ada). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumen perencanaan pada Pemerintah Kabupaten Mappi dari tahun perencanaan 2005 sampai dengan tahun 2025 telah mengintegrasikan aspek lingkungan, dengan prioritas pada pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan infrastruktur berwawasan lingkungan. Namun, implementasi kebijakan anggaran terhambat oleh keterbatasan dana transfer pusat yang terfokus pada sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, serta rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen stakeholders masih lemah, ditunjukkan oleh minimnya alokasi anggaran khusus untuk lingkungan dan kurangnya koordinasi antar instansi. Dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan juga membatasi perspektif gender dan keadilan sosial, meskipun perempuan cenderung mengarahkan kebijakan pada aspek sosial, kesehatan, dan keberlanjutan. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya penguatan regulasi hukum yang mengikat, peningkatan keterlibatan perempuan, dan kolaborasi antarlembaga eksekutif dan legislatif untuk menciptakan tata kelola anggaran yang responsif dan berorientasi keberlanjutan. Strategi green budgeting yang diusulkan mencakup integrasi isu lingkungan dalam dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD), penyediaan pelatihan khusus, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori green budgeting dan referensi bagi praktisi untuk merumuskan kebijakan anggaran yang mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah.