TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS INVESTASI EMAS PRE-ORDER DENGAN SKEMA PONZI (Studi Kasus Putusan Nomor 363/Pid.B/2018/PN.Skt)

MEILIVIA THEVANI (B011 17 1345), “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Emas Pre-order dengan Skema Ponzi (Studi Kasus Putusan Nomor 363/Pid.B/2018/PN.Skt)” dibimbing oleh Nur Azisa selaku Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin selaku Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penipuan bisnis investasi emas pre-order dengan skema ponzi dalam perspektif hukum pidana dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Putusan Nomor 363/Pid.B/2018/PN.Skt.
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan yaitu studi kepustakaan dan studi kasus. Analisis bahan hukum disajikan dengan menggunakan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu: 1) Kualifikasi tindak pidana penipuan bisnis investasi emas pre-order dengan skema ponzi memenuhi unsur pada Pasal 378 KUHP yaitu: a. Unsur barangsiapa, b. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, c. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, d. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang; 2) Pertimbangan hakim pada putusan perkara Nomor 363/Pid.B/2018/PN.Skt didasarkan pada fakta-fakta hukum, baik melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa maupun alat bukti serta didasarkan pada pertimbangan yuridis dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Terdakwa divonis 2 tahun 6 bulan pidana penjara, yang dalam hal ini tidak sesuai yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Menurut Penulis, dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Dalam kasus ini, Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Kedua Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Majelis hakim memutus perkara ini dengan menggunakan dakwaan Kesatu karena telah terbukti secara yuridis.
(Kata Kunci: Tindak Pidana, Penipuan, Skema Ponzi)