KEBIJAKAN PENGGUNAAN MATA UANG DI MAKASSAR PADA MASA PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA TIMUR 1946-1950 = Currency Usage Policy in Makassar During the East Indonesia Government Period 1946-1950

Penelitian ini membahas kebijakan penggunaan dan pengendalian mata uang di Makassar pada masa pemerintahan Negara Indonesia Timur (NIT) tahun 1946–1950. Fokus kajian diarahkan pada dinamika peredaran berbagai jenis mata uang pasca pendudukan Jepang, serta alasan pemerintah NIT mempertahankan dan mengatur mata uang tertentu di tengah fragmentasi otoritas politik dan moneter. Makassar dipilih sebagai lokasi penelitian karena perannya sebagai ibu kota NIT dan pusat ekonomi Indonesia Timur, serta keberadaan De Javasche Bank Cabang Makassar sebagai lembaga utama pengendali sirkulasi moneter. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi tahap identifikasi masalah, pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan sejarah. Sumber yang digunakan terdiri atas arsip kolonial, laporan resmi, surat kabar, serta literatur sekunder yang relevan dengan sejarah ekonomi dan moneter Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan mata uang di Makassar pada masa NIT sangat dipengaruhi oleh warisan sistem moneter kolonial Belanda, kepentingan politik federalisme, serta upaya menjaga stabilitas ekonomi pasca perang. De Javasche Bank berperan penting sebagai lembaga sirkulasi uang dan instrumen pengendalian ekonomi di wilayah Indonesia Timur. Meskipun berbagai jenis mata uang sempat beredar secara bersamaan, pemerintah NIT cenderung mempertahankan mata uang yang memiliki legitimasi administratif dan dukungan kelembagaan yang kuat. Dengan demikian, penggunaan mata uang pada masa NIT tidak semata-mata bersifat teknis ekonomi, tetapi juga mencerminkan relasi kekuasaan dan strategi politik dalam masa transisi menuju negara Indonesia pasca kemerdekaan