MAKNA SWADAYA DALAM PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) PADA MASYARAKAT DI KELURAHAN PATTALLASSANG KABUPATEN TAKALAR = THE MEANING OF SELF-RELIANCE IN THE SELF-RELIANCE HOUSING STIMULUS ASSISTANCE PROGRAM (BSPS) FOR COMMUNITIES IN PATTALLASSANG VILLAGE, TAKALAR REGENCY

Penelitian ini berjudul “Makna Swadaya dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Penerima Bantuan di Kelurahan Pattallassang Kabupaten Takalar.” Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana masyarakat memaknai konsep swadaya dan bagaimana konsep tersebut memengaruhi implementasi Program BSPS. Program BSPS dirancang oleh pemerintah untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat berpenghasilan rendah dalam membangun atau memperbaiki rumah layak huni melalui bantuan stimulan. Namun, dalam praktiknya, penerima bantuan tidak selalu memaknai “swadaya” sesuai dengan maksud kebijakan. Sebagian masyarakat menafsirkannya sebagai bentuk gotong royong dan kemandirian yang memperkuat solidaritas sosial, sementara sebagian lain menganggapnya sebagai beban tambahan karena keterbatasan ekonomi. Perbedaan pemaknaan ini berdampak langsung pada tingkat partisipasi dan keberhasilan pelaksanaan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori Interaksionisme Simbolik dari Herbert Blumer sebagai pisau analisis utama. Melalui pendekatan ini, penelitian menyoroti bahwa makna swadaya terbentuk, dinegosiasikan, dan dimodifikasi melalui interaksi sosial antara penerima bantuan, fasilitator lapangan, aparat desa, dan lingkungan sekitar. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi di Kelurahan Pattallassang, Kabupaten Takalar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi makna swadaya tidak bersifat tunggal. Bagi sebagian penerima, swadaya menjadi simbol kemandirian, tanggung jawab, dan harga diri; bagi yang lain, menjadi tanda keterbatasan serta ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Makna yang dibangun masyarakat tersebut memengaruhi tingkat keterlibatan mereka dalam proses pembangunan rumah, efektivitas pendampingan, serta dinamika sosial di antara penerima bantuan. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian sosiologi pembangunan dengan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan administratif, tetapi juga oleh konstruksi makna sosial yang hidup di masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian memberikan masukan bagi pemerintah dan pendamping program agar lebih memperhatikan konteks sosial dan budaya lokal dalam merancang strategi pelaksanaan serta komunikasi kebijakan perumahan rakyat yang inklusif dan berkeadilan.