HEGEMONI KEKUASAAN DALAM SELEKSI PENYELENGGARA PEMILU PERIODE 2023-2028 DI SULAWESI SELATAN = HEGEMONY OF POWER IN THE SELECTION OF ELECTION ORGANIZERS FOR THE 2023-2028 PERIOD IN SOUTH SULAWESI

ABSTRAK Penelitian ini menganalisis hegemoni kekuasaan dalam proses seleksi penyelenggara pemilu (KPU Provinsi Sulawesi Selatan) periode 2023–2028, dengan menempatkan seleksi sebagai arena politik yang tidak sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme meritokratis formal. Studi ini bertujuan menjelaskan bagaimana relasi kuasa terbentuk melalui jaringan sosial, modal sosial, produksi wacana, dan pertukaran sosial yang bekerja paralel dengan regulasi seleksi. Kerangka analisis mengintegrasikan perspektif Barry Wellman (ties, posisi dalam struktur jaringan, dan akses sumber daya), Pierre Bourdieu (modal sosial serta konversi modal simbolik–ekonomi–budaya), Antonio Gramsci (hegemoni, common sense, dan absennya counter-hegemony), serta Peter Blau (kalkulasi imbalan–biaya, ketergantungan, dan dominasi pertukaran). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus melalui wawancara mendalam, penelusuran dokumen seleksi, serta analisis tematik dan wacana. Temuan menunjukkan bahwa meritokrasi berfungsi sebagai bingkai normatif, sementara peluang keterpilihan lebih dipengaruhi intensitas koneksi dan posisi aktor dalam jaringan, dukungan simbolik organisasi/tokoh, normalisasi lobi sebagai “keniscayaan,” serta praktik pertukaran yang menciptakan ketergantungan asimetris (termasuk strategi “paketan”) hingga pasca-seleksi. Disertasi ini berkontribusi pada kajian demokrasi lokal dan tata kelola pemilu dengan menegaskan perlunya reformasi desain seleksi untuk membatasi dominasi jaringan dan memperkuat akuntabilitas serta independensi kelembagaan.