PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEBIJAKAN PERPARKIRAN DI KOTA MAKASSAR = THE ROLE OF REGIONAL GOVERNMENT IN PARKING POLICY IN MAKASSAR CITY

Imam Hanafi Sutarmin. E051201018. Peran Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan Perparkiran Di Kota Makassar (dibimbing Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si.) Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksikan analisis kritis mengenai peran Pemerintah Kota Makassar dalam kebijakan perparkiran. Fokus kajian diarahkan pada efektivitas mandat delegasi kekuasaan kepada Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya serta implikasinya terhadap distorsi ruang publik dan akuntabilitas fiskal daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Kerangka pemikiran didasarkan pada teori peran dan model implementasi kebijakan yang menekankan pada variabel struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi pelaksana. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Pemerintah Kota Makassar sebagai otoritas pengendali masih mengalami fenomena "decoupling" antara tatanan regulatif (Perda 17/2006) dengan realitas operasional. Penelitian ini merekomendasikan perlunya transformasi paradigma dari pengelolaan parkir konvensional menuju Smart Parking Governance melalui restrukturisasi regulasi yang lebih adaptif dan integratif guna meminimalisir eksternalitas negatif transportasi serta memaksimalkan utilitas ruang publik di Kota Makassar.