PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KERUSAKAN INFRASTRUKTUR JALAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN (STUDI KASUS JALAN LETJEN. HERTASNING) = THE ROLE OF REGIONAL GOVERNMENT IN ADDRESSING ROAD INFRASTRUCTURE DAMAGE IN SOUTH SULAWESI PROVINCE (A CASE STUDY OF LETJEN. HERTASNING ROAD)

HAFIQI ATMAJA, Nomor Induk Mahasiswa E051191047, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Menyusun skripsi dengan judul ”PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KERUSAKAN INFRASTRUKTUR JALAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN (STUDI KASUS JALAN LETJEN. HERTASNING)” di bawah bimbingan Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M. Si. sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kerusakan jalan provinsi di Sulawesi Selatan, mengkaji dampaknya terhadap aktivitas sosial masyarakat, serta menjelaskan peran dan langkah strategis pemerintah daerah dalam mengatasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan selaku instansi yang bertanggung jawab, observasi lapangan, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan ruas Jalan Letjen. Hertasning – Aroepala – Tun Abdul Razak dipengaruhi oleh tingginya volume dan beban lalu lintas, usia layanan jalan, serta keterbatasan anggaran pemeliharaan. Kerusakan tersebut berdampak signifikan terhadap mobilitas dan aktivitas pengguna jalan, meningkatkan risiko kecelakaan, serta membentuk persepsi negatif masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pengelolaan infrastruktur jalan. Dalam penanganannya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan melalui program preservasi jalan dengan skema kontrak tahun jamak (multiyears). Meskipun demikian, keterbatasan fiskal dan kendala teknis di lapangan masih memengaruhi efektivitas penanganan.