Strategi Peningkatan Pelayanan Publik E-KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Palopo = Strategy for Improving Public Services for E-KTP at the Population and Civil Registration Office in Palopo City

Muh. Fikrah, Strategi Peningkatan Pelayanan Publik E-KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Palopo (dibimbing oleh Dr. Indar Arifin, M.Si.). Latar belakang. Pelayanan publik adalah sesuatu yang wajib atau harus dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang bekerja di pemerintah daerah, agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa ditingkatkan. Namun masih ada masalah yang menjadi hambatan dalam menciptakan pelayanan publik yang baik dan memadai yaitu terkait birokrasi yang gemuk, lamban dan tidak kompeten memberikan pelayanan. Tujuan. tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja strategi atau langkah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo dalam meningkatkan pelayanan E-KTP serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode. metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta datanya diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil. penelitian ini menunjukkan strategi dalam meningkatkan pelayanan E-KTP berjalan dengan koordinasi yang baik antar pegawai, serta penetapan SOP yang jelas dan mudah diketahui, prosedur pelayanannya terlihat berupaya ke sistem yang lebih terintegrasi dan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi tersebut. Penerapan infrastruktur yang memadai, serta budaya kerja sebagai bentuk kesadaran diri bahwa integritas dan keramahan adalah kunci utama dalam pelayanan dengan menanamkan nilai-nilai yang baik, faktorfaktor yang mempengaruhi strategi pengembangan struktur kerja organisasi, strategi pengembangan prosedur pelayanan, strategi pengembangan infrastruktur, dan strategi pengembangan budaya kerja. Kesimpulan. strategi peningkatan pelayanan publik E-KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo dilakukan dengan baik dan langkah-langkah yang strategis, faktor-faktor yang mempengaruhi rapat dan evaluasi berkala, pemanfaatan media online dan fisik, ketersediaan kanal aduan atau saran, kualitas sumber daya manusia, anggaran infrastruktur yang tidak memadai.