Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Makassar = The Role of the Women's Empowerment and Child Protection Service in Handling Cases of Violence Against Women in Makassar City

Najriah Yahya. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Makassar (dibimbing oleh A. Muh Rusli) Latar belakang. Kekerasan terhadap perempuan merupakan permasalahan sosial yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia, termasuk di Kota Makassar. Berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga, menunjukkan bahwa perempuan masih berada pada posisi rentan. Kondisi ini menuntut peran aktif pemerintah daerah, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar, dalam melakukan penanganan dan perlindungan terhadap korban kekerasan. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran DP3A Kota Makassar dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode. penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan informan yang berasal dari DP3A Kota Makassar, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), aparat kecamatan dan kelurahan, serta pengelola shelter warga. Hasil.penelitian menunjukkan bahwa DP3A Kota Makassar telah menjalankan perannya melalui berbagai program dan kebijakan, seperti penyediaan layanan pengaduan, pendampingan hukum dan psikologis, fasilitasi layanan kesehatan, pembentukan shelter warga, serta koordinasi lintas sektor dengan UPTD PPA dan lembaga terkait. Namun, pelaksanaan penanganan kasus masih menghadapi hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya, kurangnya keterbukaan korban, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Kesimpulan. penelitian ini menunjukkan bahwa peran DP3A Kota Makassar sudah berjalan, tetapi masih perlu penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya, dan sosialisasi berkelanjutan agar penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan secara lebih optimal.