RESOLUSI KONFLIK POLITIK MELALUI PENDEKATAN KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT ADA’ TUHO ULUMANDA SULAWESI BARAT= POLITICAL CONFLICT RESOLUTION THROUGH A LOCAL WISDOM APPROACH IN THE ADA' TUHO ULUMANDA COMMUNITY OF WEST SULAWESI

ABSTRAK GUNAWAN, Resolusi Konflik Politik Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pada Masyarakat Ada’ Tuho Ulumanda Sulawesi Barat (Dibimbing Sukri), Penelitian ini mengkaji dinamika penyelesaian konflik politik melalui kearifan lokal di Komunitas Adat Tuho Ulumanda di Sulawesi Barat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dan desain studi kasus tunggal. Konflik politik merupakan fenomena inheren dalam kehidupan sosial akibat perbedaan kepentingan dan ketimpangan relasi kekuasaan, baik di tingkat nasional maupun lokal, termasuk dalam masyarakat adat. Pendekatan penyelesaian konflik yang bersifat formal dan legal sering kali belum mampu menjangkau kompleksitas sosial-budaya di tingkat akar rumput. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses mediasi dan resolusi konflik politik melalui pendekatan kearifan lokal pada masyarakat Ada’ Tuho Ulumanda di Sulawesi Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka teori resolusi konflik Ralf Dahrendorf yang dipadukan dengan konsep keadilan restoratif dan kearifan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme adat seperti Reppoang Ulu Rendengang Talottong dan forum Ballangang Latte berfungsi sebagai institusi sosial yang efektif dalam mengelola konflik politik melalui proses mediasi, negosiasi, dan konsensus. Peran tomakaka dan perangkat adat lainnya sebagai mediator memiliki legitimasi moral dan sosial yang kuat, sehingga mampu meredam eskalasi konflik serta mencegah terjadinya kekerasan dan dendam berkepanjangan. Temuan ini menegaskan bahwa kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai instrumen transformasi konflik yang memperkuat kepercayaan sosial, kohesi komunitas, dan keberlanjutan perdamaian. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian sosiologi politik dan antropologi hukum dengan menegaskan relevansi sistem adat sebagai alternatif model resolusi konflik politik yang kontekstual, inklusif, dan berkeadilan sosial di Indonesia.