Proses Politik dalam Formulasi Kebijakan Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Maros = Political Process in the Formulation of Youth and Sports Development Policies in Maros Regency

Marjan, Proses Politik dalam Formulasi Kebijakan Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Maros (Dibimbing oleh Prof.Dr. Muhammad.,M.Si, Prof. Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si & Prof. Dr. A. M. Rusli, M.Si). Kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Maros dihadapkan pada berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh dinamika politik lokal, kapasitas kelembagaan, serta konfigurasi aktor yang terlibat. Fragmentasi organisasi kepemudaan, ketimpangan kapasitas komunitas olahraga, keterbatasan data dan anggaran, serta dominasi kepentingan politik menjadi faktor yang menghambat terwujudnya kebijakan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis proses politik dalam formulasi kebijakan kepemudaan dan keolahragaan; (2) mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi proses tersebut; serta (3) merumuskan model formulasi kebijakan yang relevan dengan dinamika politik dan kelembagaan pemerintah daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode life story. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemerintah daerah, DPRD, organisasi kepemudaan, komunitas olahraga, dan masyarakat sipil, dilengkapi observasi dan analisis dokumen perencanaan serta regulasi daerah. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan kerangka utama Sistem Politik David Easton, yang diperkaya teori Multiple Streams, Advocacy Coalition Framework, Policy Cycle, Policy Networks, Rational Choice, dan Pluralisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses politik berlangsung dalam siklus terbuka melalui mekanisme input–konversi–output–umpan balik dengan peran pemerintah daerah sebagai gatekeeper dan DPRD sebagai aktor legislatif dominan. Ditemukan faktor internal berupa policy silos, rendahnya kapasitas SDM, keterbatasan data, anggaran, prioritas politik, budaya birokrasi defensif, dan lemahnya evaluasi, serta faktor eksternal berupa fragmentasi organisasi pemuda, ketimpangan kapasitas olahraga, dominasi kepentingan politik, dan tekanan publik. Penelitian ini merumuskan Model Terbuka formulasi Kebijakan yang menekankan interaksi multiaktor dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif