PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK SUAMI ISTRI ATAS BANGUNAN HARTA BERSAMA DI ATAS TANAH HARTA BAWAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak suami atau istri atas bangunan harta bersama di atas tanah harta bawaan. Dan serta untuk mengetahui bentuk penyelesaian dalam pembagian hak suami dan istri atas bangunan harta bersama di atas tanah harta bawaan.
Metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan (library research). Bahan hukum primer yang digunakan, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Bahan hukum sekunder terdiri dari hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, buku teks dan bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia yang dianalisis secara sistematis, faktual, dan akurat. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap bangunan harta bersama yang berdiri di atas tanah harta bawaan milik suami dapat dilakukan dengan pemberian uang kompensasi kepada istri sebesar 50% dari nilai bangunan berdasarkan Pasal 97 KHI. Akan tetapi perlindungan hukum tersebut sangat rentan akan ketidakadilan karena tidak adanya dasar hukum yang mengatur lebih lanjut terkait prosedur yang dapat ditempuh dalam membagi harta bersama berupa bangunan di atas tanah hak milik suami. Adapun penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan melalui 2 cara, yakni damai dan pengadilan agama. Apabila ditempuh melalui cara damai, maka istri berhak memperoleh kompensasi seperdua bagian dari bangunan tersebut, sedangkan suami berhak atas tanah tersebut ditambah seperdua bagian dari bangunan. Apabila suami dan istri tidak sepaham dan tidak menghendaki lagi bangunan tersebut, maka kedua belah pihak dapat menyepakati untuk merobohkan rumah tersebut, namun apabila pihak suami selaku pemilik tanah tetap ingin menggunakan bangunan tersebut, maka ia dapat memberikan uang kompensasi kepada mantan istri sebesar seperdua bagian haknya sesuai Pasal 97 KHI.