PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PROSES PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KOTA BAUBAU = THE ROLE OF THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL (DPRD) IN THE PROCESS OF PLANNING THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET (APBD) IN BAUBAU CITY

ARDIN JUFRI. “Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Proses Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Baubau”. Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar. (Dibimbing oleh Nurlinah,dan A.Lukman Irwan). Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis peran DPRD dalam proses perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Baubau; dan (2) Mengidentifikasi kendala yang dihadapi DPRD dan Pemerintah Kota Baubau dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses perencanaan APBD. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Kota Baubau. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan sumber data primer berasal dari informan dan data sekunder dari dokumen resmi serta literatur terkait. Fokus penelitian diarahkan pada fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD dalam proses perencanaan APBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Baubau telah menjalankan perannya dalam proses perencanaan APBD, namun pelaksanaannya belum optimal. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas kelembagaan, lemahnya koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran. Selain itu, perencanaan APBD masih cenderung bersifat inkremental dan belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran DPRD melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan mekanisme partisipasi publik, serta optimalisasi transparansi dan akuntabilitas anggaran. Dengan demikian, perencanaan APBD diharapkan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.