PARTICIPATORY GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN MANDIRI (PKPM) DI DESA NIKKEL, KABUPATEN LUWU TIMUR = Participatory Governance in the Implementation of the Independent Rural Area Development Program (PKPM) in Nikkel Village, East Luwu Regency

Nafilah Dwi Muindar. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Participatory Governance dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) di Desa Nikkel, Kabupaten Luwu Timur, xi + 56 halaman, 8 tabel + 1 gambar + 17 daftar pustaka + lampiran (Dibimbing oleh Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.AP.) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan participatory governance dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) di Desa Nikkel, Kabupaten Luwu Timur. Program ini merupakan inisiatif strategis yang melibatkan sinergi antara PT Vale Indonesia, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui potensi lokal seperti pariwisata dan pertanian. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini membedah fenomena di lapangan melalui kacamata teori Empowered Participatory Governance dari Fung dan Wright (2003) yang meliputi dimensi musyawarah, aksi, pemantauan, koordinasi terpusat, pembelajaran demokrasi, dan hasil. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan informan dari unsur pemerintah desa, manajemen perusahaan, tim pendamping, serta masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme musyawarah telah berjalan secara partisipatif pada PKPM Kawasan dengan alur bottom-up, meskipun pada PKPM Terfokus intervensi perusahaan masih cenderung bersifat top-down. Implementasi program telah mewujudkan aksi nyata seperti pembangunan jalan tani dan Wisata Lumbung (SIE), namun proyek Lapangan Benteng mengalami kendala akibat penyesuaian desain dan anggaran yang memicu ketidakpuasan warga. Secara teknis, pemantauan dan koordinasi dilakukan secara kolaboratif oleh berbagai pihak, namun pengambilan keputusan strategis masih didominasi oleh otoritas perusahaan dan pemerintah. Meskipun terdapat upaya penguatan kapasitas melalui pelatihan, efektivitas pembelajaran demokrasi masih terhambat oleh minimnya komitmen generasi muda serta ketidakstabilan struktur organisasi BUMDes dan Karang Taruna. Secara keseluruhan, program PKPM telah memberikan manfaat fungsional bagi mobilitas petani, namun memerlukan evaluasi mendalam terkait aspek pengawasan dan konsistensi perencanaan agar selaras dengan harapan masyarakat.