Evaluasi Program Pengelolaan Air Bersih di PDAM Tirta Bantimurung Kabupaten Maros = Evaluation of the Clean Water Management Program at PDAM Tirta Bantimurung, Maros Regency

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program pengelolaan air bersih yang dilaksanakan oleh PDAM Tirta Bantimurung Kabupaten Maros dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn (2018) yang meliputi enam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya cakupan layanan air bersih, keterbatasan kapasitas produksi, tingginya tingkat kehilangan air (Non-Revenue Water), serta banyaknya keluhan masyarakat terkait kualitas dan kontinuitas distribusi air bersih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif evaluatif. Informan penelitian ditentukan secara purposive, terdiri atas pihak PDAM Tirta Bantimurung, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Cipta Karya), serta masyarakat pada wilayah pelanggan aktif dan wilayah terdampak krisis air bersih. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengelolaan air bersih oleh PDAM Tirta Bantimurung belum sepenuhnya memenuhi kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn (2018). Dari aspek efektivitas, layanan belum stabil dan belum menjangkau seluruh masyarakat. Dari aspek efisiensi, tingginya tingkat NRW menunjukkan masih lemahnya pengelolaan jaringan distribusi. Dari aspek kecukupan, kapasitas produksi dan infrastruktur belum memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari aspek pemerataan, masih terdapat ketimpangan layanan antarwilayah. Dari aspek responsivitas, PDAM relatif tanggap terhadap pengaduan, namun belum menyelesaikan masalah secara berkelanjutan. Dari aspek ketepatan, kebijakan pengelolaan air bersih belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi sosial dan geografis wilayah Kabupaten Maros. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas produksi, perbaikan jaringan distribusi, pengurangan tingkat NRW, serta penguatan koordinasi antara PDAM dan pemerintah daerah guna mewujudkan pelayanan air bersih yang lebih efektif, efisien, merata, dan berkelanjutan.