KONFLIK PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DENGAN MASYARAKAT ADAT BARAMBANG KATUTE DALAM PENGELOLAHAN KAWASAN HUTAN ADAT TAHUN 2022-2024 = THE CONFLICT BETWEEN THE SINJAI REGENCY GOVERNMENT AND THE INDIGENOUS COMMUNITY OF BARAMBANG KATUTE IN THE MANAGEMENT OF CUSTOMARY FOREST AREAS (2022–2024)

Penelitian ini menganalisis konflik agraria antara Pemerintah Kabupaten Sinjai dan Masyarakat Adat Barambang Katute terkait pengelolaan kawasan hutan adat pada periode 2022–2024. Konflik ini berpangkal pada perbedaan klaim kepemilikan dan otoritas pengelolaan hutan: Pemerintah Kabupaten Sinjai menetapkan kawasan tersebut sebagai hutan lindung negara, sementara Masyarakat Adat Barambang Katute mengklaimnya sebagai wilayah adat warisan leluhur yang dikelola berdasarkan kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk resolusi konflik yang telah diterapkan, serta menginvestigasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas dan kendala dalam upaya penyelesaiannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi tokoh adat, anggota masyarakat setempat, perwakilan instansi pemerintah, dan organisasi pendamping seperti AMAN. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa penyelesaian konflik masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar persoalan utama, yaitu belum adanya pengakuan hukum formal terhadap eksistensi Masyarakat Adat Barambang Katute. Meskipun beberapa upaya resolusi, seperti pencabutan izin tambang dan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019, memberikan harapan positif, namun hal tersebut belum diikuti dengan penerbitan Surat Keputusan Bupati sebagai bentuk pengakuan resmi. Faktor-faktor pendukung resolusi meliputi perlawanan kolektif masyarakat, advokasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta keterlibatan lembaga legislatif. Sementara itu, faktor-faktor penghambat mencakup pasifnya respons pemerintah daerah, fragmentasi internal komunitas, dan belum optimalnya implementasi regulasi yang ada. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya dialog multipihak dan pendekatan kolaboratif berbasis pengakuan hukum untuk mewujudkan penyelesaian konflik yang adil, berkelanjutan, dan menghormati hak-hak masyarakat adat. Kata Kunci: Pemerintah, Masyarakat adat, hutan adat, resolusi Konflik, Peraturan