Analisis Yuridis Terhadap Pengesahan Yayasan Orang Asing di Indonesia = Legal Analysis of the Legalisation of Foreign Foundations in Indonesia

SINGGIH HARTANTO (B022231019). Analisis Yuridis Terhadap Pengesahan Yayasan Orang Asing Di Indonesia, Dibimbing oleh Andi Suriyaman Mustari Pide. Latar Belakang: Minat masyarakat untuk membantu penanganan permasalahan sosial kemanusiaan merupakan hal positif. Diperlukan dukungan pemerintah berupa penerapan peraturan yang tidak diskriminatif dan tidak bertentangan satu sama lain. Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria yang dapat merekomendasi berlakunya izin tinggal tetap bagi pemegang yayasan orang asing di Indonesia dan kebijakan yang dapat merekomendasi orang asing pemegang izin tinggal tetap pada pengesahan yayasan di Indonesia pasca terbitnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Metode: penelitian ini menggunakan penelitian normatif, bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier/ non hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, kamus, ensiklopedia yang relevan, yang didukung dengan wawancara untuk melengkapi hasil penelitian. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memberikan preskriptif terhadap isu hukum yang diteliti. Hasil: penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kriteria yang dapat merekomendasi berlakunya izin tinggal tetap bagi pemegang yayasan orang asing di Indonesia, yaitu orang asing bertindak sebagai pendiri sekaligus sebagai pembina yayasan, memiliki surat rekomendasi dari instansi terkait, tidak melakukan pelanggaran serta didukung surat pernyataan kegiatan yayasan tidak merugikan rakyat, bangsa dan negara. (2) Kebijakan yang merekomendasi orang asing pemegang izin tinggal tetap pada pengesahan yayasan di Indonesia pasca terbitnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yaitu dengan melakukan diskresi terhadap orang asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 yang diskriminatif dan bertentangan dengan peraturan lainnya. Kesimpulan: Kartu Tanda Penduduk elektronik dilengkapi surat rekomendasi dari instansi terkait, surat keterangan tidak melakukan pelanggaran hukum dan surat pernyataan tidak merugikan rakyat, bangsa dan negara dapat menjadi kriteria sekaligus dasar kebijakan untuk merekomendasi orang asing pemegang izin tinggal tetap pada pendirian dan pengesahan yayasan pasca terbitnya Undang-undang Administrasi Kependudukan dan dilakukan harmonisasi, revisi atau perubahan secara komprehensif tehadap Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 sehingga memiliki asas keadilan dan asas kepastian hukum pada masyarakat.