PERJANJIAN DENGAN SYARAT TANGGUH DALAM PERJANJIAN KAWIN = Suspensive Conditions in Marriage Agreements

ANISAH NOVIANA CAESAR (B022231003). Perjanjian dengan Syarat Tangguh dalam Perjanjian Kawin. Dibimbing oleh Sakka Pati. Latar Belakang: Putusan Mahkamah Konstitusi melakukan perluasan terhadap hal yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian kawin. Hal ini kemudian menjadi dasar suami istri mencantumkan klausula perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. Apabila klausula tersebut terjadi, maka pihak yang melakukan bersedia diceraikan secara verstek. Tujuan: untuk menganalisis perjanjian kawin yang dibebani syarat tangguh berdasarkan KUHPerdata dan UU Perkawinan serta mengidentifikasi keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian kawin dengan syarat tangguh. Metode: Bahan hukum primer diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang didukung dengan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara preskriptif. Hasil: (1) Klausula perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga dalam perjanjian kawin merupakan syarat tangguh. Hal ini menegaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibebankan syarat tangguh sepanjang syarat yang menangguhkan tidak bertentangan dengan perundang- undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan serta dimaknai baik oleh kedua belah pihak. (2) Berdasar syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata maka klausula perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga tidaklah sah dikarenakan tidak memenuhi syarat objektif. Tidak terpenuhinya syarat objektif dikarenakan Klausula perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan peristiwa yang belum tentu terjadi. Sehingga, tidak tepat memperjanjikan sesuatu yang belum pasti terjadi dan tidak nyata. Apabila ditinjau dari UU Perkawinan, Indikator yang digunakan untuk menilai keabsahan suatu perjanjian adalah tidak bertentangan dengan perundang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Kesimpulan: Bertolak Putusan MK, maka perjanjian perkawinan dapat memuat klausula diluar harta perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan Perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.