KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KAWIN TERHADAP PENYITAAN HARTA DALAM KASUS PENCUCIAN UANG = The Legal Force of a Prenuptial Agreement on Asset Seizure in Money Laundering Cases

Latar Belakang: Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum perjanjian kawin dalam melindungi harta pribadi istri pada tindak pidana pencucian uang. Permasalahan muncul karena meskipun terdapat perjanjian kawin, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI pengadilan tetap melakukan penyitaan. Tujuan: Untuk menganalisis kedudukan hukum perjanjian kawin dalam perkara pencucian uang serta mekanisme penyitaan harta pribadi istri dan upaya hukum yang dapat ditempuh. Metode: Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan teori kepastian hukum dan tanggung jawab hukum. Hasil: (1) Perjanjian kawin sah secara hukum sebagai dasar pemisahan harta, namun tidak otomatis melindungi harta apabila asal-usulnya tidak terbukti bersih dari tindak pidana. Putusan PT DKI Jakarta Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025 menunjukkan penyitaan tetap dilakukan karena terbukti adanya aliran dana yang berasal dari tindak pidana ke dalam rekening atau penguasaan istri. (2) Pihak ketiga, seperti istri yang hartanya disita, dapat mengajukan derden verzet sepanjang dapat dibuktikan bahwa harta tersebut tidak terkait tindak pidana. Kesimpulan: Perjanjian kawin tidak dapat melindungi harta yang terbukti berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang, namun tetap dapat memberikan perlindungan hukum terhadap harta pribadi istri sepanjang dapat dibuktikan bahwa harta tersebut diperoleh secara sah dan tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. Apabila harta yang disita terbukti murni milik pihak ketiga, upaya hukum derden verzet dapat diajukan untuk melindungi haknya.