PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HUTAN LINDUNG YANG DIALIHFUNGSIKAN MENJADI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN ENREKANG = LEGAL PROTECTION OF PROTECTED FOREST AREAS CONVERTED INTO AGRICULTURAL LAND IN ENREKANG REGENCY

ABSTRAK ANUGRAH ARYA (B022212039). Perlindungan Hukum Terhadap Hutan Lindung Yang Dialihfungsikan Menjadi Lahan Pertanian Di Kabupaten Enrekang. Dibimbing oleh Muhammad Ilham Arisaputra sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Hutan lindung berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mengatur tata air, dan mencegah bencana alam. Namun, di Kabupaten Enrekang terjadi alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian yang menimbulkan degradasi lingkungan dan meningkatnya risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor. Meskipun telah terdapat berbagai peraturan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan hutan, implementasinya belum berjalan efektif. Lemahnya penegakan hukum dan pengawasan, serta tekanan sosial-ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian menjadi faktor utama penyebabnya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perlindungan hukum terhadap hutan lindung yang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian serta menganalisis bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Enrekang. Metode: Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di UPTD KPH Mata Allo Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang diperoleh melalui studi wawancara dan kepustakaan secara langsung, data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif terhadap seluruh peraturan perundang-undangan materiil dengan menghapdakan aturan tersebut pada fakta/kenyataan di lapangan. Hasil: Penelitian menunjukan bahwa (1) Kebijakan kehutanan Indonesia sudah kuat secara hukum, tetapi pelaksanaannya belum efektif karena faktor sosial-ekonomi dan lemahnya pengawasan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma kebijakan dan kondisi nyata pengelolaan hutan di lapangan; (2) Pengawasan hutan lindung di Kabupaten Enrekang sudah memiliki dasar hukum yang jelas, namun belum efektif karena keterbatasan sumber daya dan rendahnya partisipasi masyarakat, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan dan kolaborasi dalam pengelolaannya secara berkelanjutan. Kesimpulan: Kebijakan kehutanan Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun efektivitasnya di Kabupaten Enrekang masih rendah akibat lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pemberdayaan masyarakat, sehingga diperlukan penguatan implementasi dan kolaborasi multipihak berbasis perhutanan sosial untuk mewujudkan perlindungan hutan lindung yang berkelanjutan.