KEPASTIAN HUKUM PENGAJUAN GUGATAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KE PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL = THE LEGAL CERTAINTY OF FILLING A LAWSUIT FOR TERMINATION OF EMPLOYMENT TO THE INDUSTRIAL RELATIONS COURT

Penelitian ini mengkaji ketentuan daluwarsa dalam pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) ke Pengadilan Hubungan Industrial. Daluwarsa pengajuan gugatan PHK memberikan dampak ketidakpastian hukum bagi pekerja yang hak-haknya baru diketahui setelah melewati batas waktu satu tahun sejak keputusan PHK diterima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengajuan gugatan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum bagi pekerja terkait gugatan PHK yang kadaluarsa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis hukum normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif, terkait regulasi ketenagakerjaan nasional. Penelitian ini menemukan bahwa ketentuan daluwarsa satu tahun untuk mengajukan gugatan PHK di Pengadilan Hubungan Industrial memberikan hambatan bagi pekerja yang terlambat mengetahui pelanggaran hak mereka. Namun, setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025, pekerja yang baru menyadari pelanggaran hak setelah satu tahun kini diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan dengan alasan yang sah dan objektif. Putusan MK ini memberikan perlindungan hukum lebih besar bagi pekerja, memastikan hak-hak mereka tetap dilindungi meskipun sudah melewati batas waktu daluwarsa. Meskipun terdapat alternatif penyelesaian seperti perundingan bipartit dan mediasi, ketentuan daluwarsa yang ketat memberikan hambatan bagi pekerja dalam menuntut keadilan atas pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu, reformasi hukum diperlukan untuk memberikan perlindungan yang lebih adil bagi pekerja, termasuk implementasi dari perubahan yang diatur dalam putusan MK terkait daluwarsa pengajuan gugatan PHK.