Kedudukan Hukum Terhadap Sengketa Lahan PTPN XIV Dengan Masyarakat di Kabupaten Bone = The Legal Standing of Land Disputes Between PTPN XIV and the Local Community in Bone Regency

Latar Belakang: Penelitian ini menyelidiki kedudukan hukum sengketa lahan antara PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) dan masyarakat setempat di Kabupaten Bone. Penelitian ini membahas masalah terkait kepemilikan tanah, khususnya penerbitan sertifikat yang bertentangan dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki perusahaan. Tujuan: Penelitian ini adalah untuk menganalisis metode penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, serta mengkaji perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak. Metode: Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum deskriptif, penelitian ini menyelidiki implikasi hukum sengketa tanah, dengan fokus pada penerapan hukum tanah, termasuk prinsip kepemilikan properti dan pendaftaran tanah. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa lahan terjadi akibat cacat administrasi dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM), khususnya karena kurangnya verifikasi data fisik dan yuridis. Hal tersebut menyebabkan terjadinya tumpang tindih hak atas tanah antara masyarakat dan PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV). Kesimpulan: Penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses peradilan, di mana PTPN XIV dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas tanah yang disengketakan. SHM yang dimiliki masyarakat dicabut karena tidak memenuhi prosedur hukum yang sah.