PENGATURAN HUKUM NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PARTAI POLITIK DALAM MENJALANKAN PROFESINYA = LEGAL REGULATION OF NOTARIES AS POLITICAL PARTY OFFICIALS IN CARRYING OUT THEIR PROFESSION

Latar belakang, Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus dilkakukan dengan secara professional sehingga telah diatur bahwa Notaris tidak boleh merangkap jabatan sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris yang berlaku namun fenomena saat ini masih terdapat beberapa Notaris yang terindikasi melakukan pelanggaran terkait rangkap jabatan salah satunya sebagai kader Partai Politik. Tujuan, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pengaturan hukum Notaris yang memiliki jabatan dalam partai politik serta menganalisis dan mengevaluasi pengawasan Notaris apabila menjadi anggota atau memiliki jabatan dalam partai politik. Metode, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Metode analisis bahan hukum dilakukan dengan menelaah konsep, teori, pendapat ahli dan pendapat peneliti sendiri. Hasil, penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Regulasi mengenai notaris yang menjadi anggota partai politik memang tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Partai Politik maupun Undang-Undang Jabatan Notaris. Meskipun UU Partai Politik memberikan kebebasan kepada individu untuk bergabung dengan partai melalui AD/ART masing-masing, keterlibatan notaris dalam partai politik berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama terkait dengan prinsip netralitas dan independensi profesinya. (2) Pengawasan terhadap Notaris yang menjadi anggota atau memiliki jabatan dalam partai politik dilakukan dengan pendekatan yang sama dengan pengawasan terhadap Notaris yang tidak terlibat dalam politik, namun dengan perhatian ekstra terhadap potensi konflik kepentingan dan pelanggaran etika yang dapat timbul. Majelis Pengawas Notaris (MPN) akan memastikan bahwa Notaris tetap menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris, tanpa membiarkan adanya pengaruh politik yang dapat merusak integritas atau independensi profesinya. Kesimpulan, Keterlibatan notaris dalam partai politik tidak melanggar UUJN namun dapat menimbulkan pelanggaran apabila jabatan sebagai Notaris tidak dijalankan sesuai pada Pasal 17 UUJN. Meskipun tidak ada regulasi yang secara rinci mengatur hal ini, pengawasan terhadap notaris yang terlibat dalam politik tetap dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) dengan memperhatikan etika profesi dan potensi pengaruh politik.