Analisis Pertanggungjawaban Agregator Musik Terhadap Pelanggaran Hak Cipta = Analysis Of Music Aggregator's Responsibility For Copyright Infringement

SYAH BUGIZ PAHLEVY (B022202057). Dengan Judul Analisis Pertanggungjawaban Agregator Musik terhadap Pelanggaran Hak Cipta (Dibimbing Oleh Hamzah Halim) Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisa realita dalam penggunaan musik dan lagu di platform digital Spotify yang dalam penggunaannya sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan pembajakan. Permasalahan dalam penelitian ini, pertama bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta yang pengguna jasa agregator musik ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Hak Cipta. (2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum agregator musik terhadap pelanggaran hak cipta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris. Penelitian ini adalah pendekatan live case study. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pencipta karya musik pada platform digital Spotify, beserta pertanggungjawaban hukum platform digital spotify sebagai agregator musik. Subjek penilitian ini adalah Artist and Repertoar (A&R) pada label Hits Record (PT.Suara Mas Abadi) selaku label yang menggunakan platform digital Spotify dan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri pada Dirjen Kekayaan Intelektual (DJKI). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang didukung dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi dokumen, dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta musik dan lagu pada penghimpunan dan pendistribusian platform digital Spotify hanya sekedar menghapus konten bajakan musik dan lagu. Platform digital Spotify tidak memiliki ketentuan atau mekanisme khusus terkait hak ekonomi para pencipta musik. Pengaturan pada platform digital Spotify juga belum selaras dengan idealita Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terkait penghimpunan dan pendistribusian royalti.