SINERGITAS PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN = SYNERGY BETWEEN THE SOUTH SULAWESI PROVINCIAL GOVERNMENT AND THE CITY GOVERNMENT OF MAKASSAR IN CONFIRMING TAXPAYER STATUS IN THE PROVISION OF LICENSING AND NON-LICENSING SERVICES

Satria Adhitya Linggi Allo, Nomor Induk Mahasiswa E051211068, Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul:”Sinergitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Pemerintah Kota Makassar Dalam Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Perizinan Dan Non Perizinan”, dibawah bimbingan Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos.,M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sinergitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Pemerintah Kota Makassar Dalam Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Perizinan Dan Non Perizinan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif untuk menjabarkan dan menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara, obeservasi, dokumentasi dan studi Pustaka mengsumber purposive sampling terkait Sinergitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Pemerintah Kota Makassar Dalam Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Perizinan Dan Non Perizinan. Adapun Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sinergitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Pemerintah Kota Makassar Dalam Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Perizinan Dan Non Perizinan. Dalam penerapannya akator-aktor yang terlibat telah melaksanakan dengan baik, namun dalam pelaksanaan kerja sama ini masih menemukan hambatan berupa kordinasi. Diantaranya pada Hubungan langsung yang masih tidak dilaksanakan. Hal ini tentu menjadi mempengaruhi pada sinergitas yang mana bisa menimbulkan masalah di masa depan, hal ini bisa menimbulkan kesalah pahaman antara DPMPTSP dan Bapenda yang akhirnya juga berdampak pada kerja sama ini. Hal ini menunjukan bahwa diperlukan kordinasi yang lebih baik antara DPMPTSP dan Bapenda agar dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik.