Efektivitas Perizinan Praktik Apotek Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 = The Effectiveness of Pharmacy Practice Licensing Based on the Regulation of the Minister of Health Number 17 of 2024

Latar Belakang: Penelitian ini didasarkan pada pentingnya hak kesehatan berupa pelayanan kefarmasian yang baik dan efektif bagi masyarakat serta penyelenggaraan pelayanan perizinan serta pengawasan yang optimal berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan pengelolaan apotek baik dari sisi perizinan dan tanggung jawab hukum apoteker di Kota Makasar. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris, dengan sumber data di Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, dan Apotek melalui wawancara serta dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, situs internet, dan literatur lainnya yang relevan. Hasil: penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan perizinan pengelolaan apotek di Kota Makassar belum efektif. (2) Tanggung jawab hukum apoteker belum optimal secara substantif. Kesimpulan: Pelaksanaan perizinan pengelolaan apotek di Kota Makassar berdasarkan Permenkes Nomor 17 Tahun 2024 belum memenuhi prinsip efektifitas, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat. Standar mutu pelayanan kefarmasian juga masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh instansi yang berwenang.