REFORMULASI PENGATURAN PENGELOLAAN BARANG RAMPASAN TINDAK PIDANA KORUPSI GUNA PENINGKATAN PNBP OLEH KEJAKSAAN = Management of Confiscated Assets from Corruption Crimes to Increase Non-Tax State Revenue by the Attorney General’s Office

Latar belakang: Pengaturan pengelolaan barang rampasan tindak pidana korupsi saat ini, baik pada aspek penegakan hukum maupun pada aspek pengelolan dalam proses penyelesaian barang rampasan belum optimal meningkatkan PNBP yang dikelola oleh Kejaksaan.Tujuan:untuk menganalisis bentuk pengaturan pengelolaan barang rampasan tindak pidana korupsi, mengevaluasi efektivitas sistem pengelolaan barang rampasan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku, serta merumuskan konsep ideal sistem pengelolaan yang dapat mengoptimalkan pendapatan negara melalui mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) dan pemanfaatan barang rampasan tindak pidana korupsi.Metode: menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan melihat hukum pada prakteknya. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis.Hasil: penelitian menunjukkan: (1) Bentuk pengaturan pengelolaan barang rampasan tindak pidana korupsi dalam beberapa regulasi tidak terlepas dari koordinasi antar lembaga yang diberi kewenangan dalam pengelolaan barang rampasan tindak pidana korupsi hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian negara. (2) Efektivitas sistem pengelolaan barang rampasan berdasarkan ketentuan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa factor yang menjadi problematika, strategi dan tanggung jawab lembaga dalam hal ini kejaksaan dalam pengelolaan barang rampasan tindak pidana korupsi. (3) Adapun konsep ideal dalam pengelolaan barang rampasan tindak pidana korupsi mencakup 2 (dua) aspek yaitu aspek penegakan hukum perampasen aset melalui mekanisme Non Conviction Based Asset Forfuiture dan aspek manajemen pengelolaan aset melalui mekanisme pemanfaatan.Kesimpulan: Bentuk pengaturan pengelolaan barang rampasan tindak pidana korupsi saat ini belum dapat memberikan manfaat yang optimal sehingga diperlukan reformulasi peraturan pengelolaan barang rampsan tindak pidana korupsi mengenai perampasan aset melalui NCBAF dan pengaturan mekanisme pemanfaatan untuk meningkatkan pendapatan negara yang bersumber dari PNBP Kejaksaan.Kebaruan: Penerapan mekanisme perampasan aset melalui NBCAF dan Pemanfaatan barang rampasan tindak pidana korupsi yang perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara (PNBP)..