PEMBATASAN DAN PENERAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) = Restrictions and Enforcement of Criminal Acts of Corruption in the Banking Sector

Latar Belakang: Penerapan pasal tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan seringkali menimbulkan pertentangan dengan asas legalitas dan menyebabkan disharmonisasi antar peraturan, terutama karena UU Perbankan belum secara eksplisit mengakomodasi Pasal 14 UU Tipikor. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pembatasan dan penerapan tindak pidana korupsi pada sektor perbankan serta merancang formulasi hukum yang ideal dan harmonis. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum, dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan preskriptif dan argumentatif. Hasil: (1) Pembatasan tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan belum dirumuskan secara tegas dalam UU Perbankan, sehingga terjadi perluasan tafsir Pasal 2 dan 3 UU Tipikor; (2) Penerapan UU Tipikor sering dilakukan secara tidak konsisten oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam kasus kredit macet dan penggelapan dana yang semestinya menggunakan instrumen UU Tipikor apabila melibatkan kerugian negara; (3) Seluruh bentuk kerugian negara yang timbul dari aktivitas sektor perbankan, terutama yang melibatkan BUMN, BUMD, atau penyertaan modal negara wajib diarahkan ke UU Tipikor sepanjang unsur-unsurnya terpenuhi. Kesimpulan: Harmonisasi regulasi dan penegasan norma dalam UU Perbankan sangat diperlukan untuk mendukung penerapan UU Tipikor secara proporsional. Kebaruan: Penelitian ini menawarkan formulasi pembatasan korupsi sektoral dalam sistem hukum nasional, memperjelas cakupan keuangan negara, dan memperkuat asas legalitas dalam penegakan hukum pidana korupsi pada sektor perbankan