KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI = Losses To The State's Economy In Corruption Criminal Acts In The Procurement

Latar belakang penelitian ini adalah aspek kerugian perekonomian negara yang sering kali terabaikan dan lebih sulit untuk diukur karena kompleksitas perekonomian yang terdiri dari banyak variabel yang saling berinteraksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kriteria, efektivitas pembuktian, dan bentuk perbuatan tindak korupsi bidang pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan kerugian perekonomian negara. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Juridis Empiris, yaitu prosedur yang memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder) sebelum dilanjutkan dengan pengumpulan data primer di lapangan. Data yang digunakan dalam riset ini meliputi data primer yang didapatkan dari lapangan dan data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Karakteristik kerugian perekonomian negara dari korupsi pengadaan barang/jasa bersifat destruktif terhadap tujuan makroekonomi, yang ditandai dengan opportunity cost, hidden cost, multiplier effect, dan macro effect; 2) Efektivitas pembuktian kerugian perekonomian negara cukup dipengaruhi oleh berbagai faktor (hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum) terkait fungsi Kejaksaan.; dan 3) Bentuk-bentuk korupsi yang menimbulkan kerugian perekonomian negara, seperti penyalahgunaan wewenang, suap, dan kolusi, sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan kerugian perekonomian negara akibat korupsi pengadaan barang dan jasa bersifat destruktif karena memiliki karakteristik luas (opportunity cost, hidden cost, multiplier effect, dan macro effect), sementara efektivitas pembuktiannya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosiologis-hukum. Untuk penanganan yang efektif, diperlukan pengembangan metodologi hukum baru, keterlibatan proaktif ahli makroekonomi dalam penyidikan, serta reformasi kelembagaan yang menjamin independensi Kejaksaan Agung dari kekuasaan eksekutif. Kebaruan riset ini terletak pada pergeseran fokus dari sekadar penghitungan kerugian keuangan negara yang sifatnya konvensional ke analisis kerugian perekonomian negara yang bersifat luas, tidak langsung, dan makro. Riset ini menawarkan kerangka analisis dan rekomendasi yang lebih tajam untuk upaya pembuktian dan penuntutan kasus korupsi yang memiliki dampak sistemik.