REKONSTRUKSI PENGATURAN HAK PILIH APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH = Reconstruction of the Regulation of Voting Rights for State Civil Apparatus in Regional Head Elections

Latar Belakang: Dalam konteks demokrasi, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi isu yang krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Isu ini muncul akibat adanya tekanan politik yang dapat mempengaruhi integritas ASN. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan merekonstruksi peraturan tentang hak pilih ASN serta menganalisis pelaksanaan netralitas dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah. Metode: Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kajian yuridis dan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur dan wawancara dengan narasumber terkait. Hasil: Penelitian ini menemukan bahwa terdapat ketimpangan dalam pelaksanaan netralitas ASN dalam menggunakan hak pilihnya khususnya pada pilkada. Penerapan prinsip netralitas sering kali terabaikan dalam praktik, yang berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap ASN sebagai pelayan masyarakat. Kesimpulan: Banyaknya pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN dalam proses penggunaan hak pilih mereka dalam pilkada menjadikan rekonstruksi peraturan hak pilih ASN sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme birokrasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Kebaruan: Penelitian ini menawarkan konsep baru mengenai pembatasan hak pilih ASN yaitu dengan mancabut hak pilih ASN dalam pilkada, melalui pembentukkan aturan yang mengadaptasi konsep pencabutan hak pilih pada institusi TNI dan POLRI