ANALISIS PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM HUKUM POSITIF NASIONAL = Analysis of Punishment for Corruption Crimes Causing Financial Loss to the State in National Positive Law

Latar Belakang: Disparitas putusan hakim dalam memberikan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi membutuhkan undang-undang yang tegas. Namun, masuknya delik tindak pidana korupsi pada hukum positif nasional mengakibatkan tumpang tindihnya delik tindak pidana korupsi dan menghilangkan sifat kekhususannya sebagai extraordinary crime dan menitikberatkan hanya pada pemulihan kerugian keuangan negara. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan pemidanaan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara; dan (2) mengkaji sanksi pidana yang ideal terhadap tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan konseptual. Analisis dilakukan dengan mengumpulkan data kepustakaan menggunakan undang-undang, perjanjian internasional, putusan pengadilan maupun buku dan jurnal. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Terdapat disparitas putusan yang signifikan akibat luasnya ruang diskresi hakim, yang dipengaruhi oleh pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim. (2) Diperlukan rekonstruksi konsep ideal dalam pemberian sanksi pidana yang memprioritaskan keadilan retributif dan pemulihan kerugian negara secara maksimal. Rekonstruksi ini mencakup pengoptimalan perampasan aset dan pidana pokok, serta menjadikan pencabutan hak-hak tertentu sebagai pidana pokok yang wajib diterapkan, demi mencapai efek jera yang optimal dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Kesimpulan: Inkonsistensi pertimbangan hakim yang disebabkan oleh perbedaan interpretasi hukum dan faktor non-yuridis berdampak pada minimnya efek jera pidana penjara dan hukuman yang tidak sebanding dengan kerugian negara, sehingga diperlukan rekonstruksi konsep pemidanaan.