Penegakan Hukum Perusakan Terumbu Karang Pada Daerah Konservasi Laut Taman Nasional Wakatobi = Law Enforcement of Coral Reef Destruction in the Wakatobi National Park Marine Conservation Area

Latar Belakang: Terumbu karang di Taman Nasional Wakatobi merupakan ekosistem penting yang kini menghadapi ancaman serius akibat berbagai praktik perusakan. Dalam kondisi tersebut, penegakan hukum menjadi strategi utama untuk memastikan perlindungan kawasan konservasi secara efektif. Tujuan: Penelitian ini Bertujuan untuk: (1) menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan terumbu karang di kawasan konservasi laut Taman Nasional Wakatobi; dan (2) mengkaji hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam kerangka hukum, sehingga memungkinkan perumusan strategi dan saran yang lebih efektif. Metode: Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Lokasi penelitian di satpolairud polres Wakatobi dan kantor PSDKP Wakatobi Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa: (1) secara normatif penegakan hukum memiliki dasar yang kuat melalui UU Perikanan, UU konservasi, dan Peraturan Daerah. Namun, implementasinya belum optimal. penegakan hukum lebih banyak dilakukan melalui jalur non-litigasi, berupa pembinaan, mediasi, dan penyuluhan, sedangkan jalu litigasi, digunakan pada pelanggaran berat. (2) Hambatan utama penegakan hukum adalah keterbatasan sarana pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, dan lemahnya kondisi ekonomi masyarakat. Sementara itu, faktor pendukungnya meliputi peran kelompok masyarakat pengawas, kerja sama antarnstansi. Kesimpulan: Pelanggaran perusakan terumbu karang masih terus terjadi akibat rendahnya kesadaran hukum dan desakan ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah dan pengelola Taman Nasional Wakatobi perlu memperkuat langkah preventif dan represif melalui peran Pokmaswas serta kerja sama antarlembaga.