ANALISIS HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DITINJAU DARI KAJIAN ILMU KRIMINOLOGI (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar Tahun 2021-2024) = LEGAL ANALYSIS IN THE CASE OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION OF VILLAGE FUNDS REVIEWED FROM THE STUDY OF CRIMINOLOGY (Study at Makassar Corruption Criminal Court in 2021-2024)

ABSTRAK MAYANG YUSTIKA (B012232047). JUDUL PENELITIAN Analisis Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Ditinjau Dari Kajian Ilmu Kriminologi (Studi pengadilan tindak pidana korupsi makassar tahun 2021-2024), dibimbing oleh Syarif Saddam Rivanie sebagai pembimbing. Latar Belakang: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab korupsi dana desa, implementasi dan implikasi sosial putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dana desa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar tahun 2021-2024 dengan pendekatan ilmu kriminologi. Tujuan: Menganalisis faktor penyebab pelaku, implementasi serta implikasi sosial putusan hakim pada tindak pidana korupsi dana desa. Metode: Penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, Lapas Kelas I Makassar, Kejaksaan Negeri Gowa, Desa Pakatto. menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dan hasil wawancara tidak langsung melalui media. Selain itu, data sekunder yang diperoleh melalui dokumen-dokumen perundang-undangan serta putusan, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan sumber internet yang relevan. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa terjadinya tindak pidana korupsi dana desa dipengaruhi (1) faktor internal, dipengaruhi keinginan individu seperti tekanan ekonomi, rendahnya moralitas, rasionalisasi. Faktor eksternal sistem pengawasan lemah, struktur sosial dan sistem hukum. (2) dari aspek implementasi hukum hakim belum sepenuhnya memanfaatkan pendekatan ilmu kriminologi secara spesifik dalam menilai aspek sosial pelaku dan dampak perbuatannya, hal ini berimplikasi negatif pada aspek sosial seperti menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, tumbuhnya apatisme publik, melemahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa, serta normalisasi perilaku koruptif sebagai hal lumrah. Kesimpulan: Pembinaan moral aparatur desa, penguatan sistem pengawasan partisipasif berbasis digital, serta penegakan hukum yang transparan serta tegas untuk memperkuat efek jera dan mencegah korupsi.