KOUWAGAM, ANGGRAINY DWIFITRIANA (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER DAN PASIEN DALAM PEMBERIAN INFORMED CONSENT TINDAKAN PERLUASAN OPERASI KASUS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI = LEGAL PROTECTION FOR DOCTORS AND PATIENTS IN PROVIDING INFORMED CONSENT FOR EXTENDED SURGERY IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY CASES. Thesis thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR.
B012232021-FTI8sh27U3wglp9j-20260119002658.jpg
Download (406kB) | Preview
B012232021-1-2.pdf
Download (587kB)
B012232021-dp.pdf
Download (179kB)
B012232021-fulll.pdf
Restricted to Repository staff only until 10 December 2027.
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
Latar Belakang : Perlindungan hukum melalui informed consent pada perluasan operasi obstetri dan ginekologi penting karena kondisi darurat sering menuntut tindakan di luar rencana awal. Informed consent menjamin hak pasien atas informasi sekaligus melindungi dokter secara hukum, sehingga mencegah sengketa medis. Tujuan : untuk menganalisis dan mengkaji kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan informed consent tindakan perluasan operasi kasus Obstetri dan Ginekologi sebelum tersusun Standar Prosedur Operasional (SPO) dan menganalisis dan mengkaji perlindungan hukum bagi dokter dan pasien dalam pemberian informed consent tindakan perluasan operasi kasus Obstetri dan Ginekologi. Metode : penelitian yang digunakan adalah empiris dengan pendekatan perundang-undangan, studi pustaka dan studi lapangan. Hasil : (1) Kepuasan pasien terhadap pemberian informed consent pada perluasan operasi obstetri dan ginekologi meningkat setelah adanya SPO, karena proses menjadi lebih terstruktur, transparan, dan komunikatif sehingga pasien merasa dilibatkan, memahami tindakan medis, serta lebih percaya pada layanan kesehatan.(2) Perlindungan hukum bagi dokter dan pasien dalam pemberian informed consent pada tindakan perluasan operasi kasus obstetri dan ginekologi umum merupakan upaya untuk menjamin hak-hak pasien serta melindungi dokter dari risiko hukum. Perlindungan ini bersifat preventif, melalui pemberian informasi yang jelas, jujur, dan dokumentasi yang lengkap sebelum tindakan medis dilakukan, serta represif, melalui mekanisme hukum jika terjadi pelanggaran atau sengketa. Kesimpulan : Perlindungan hukum dalam pemberian informed consent pada tindakan perluasan operasi obstetri dan ginekologi menjamin hak pasien atas informasi dan persetujuan, sekaligus memberikan dasar legal bagi dokter untuk bertindak profesional, sehingga mencegah sengketa medis dan menjaga kepercayaan antara dokter dan pasien.
| Item Type: | Thesis (Thesis) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Hukum, Informed consent, Obstetri Dan Ginekologi |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | - Andi Anna |
| Date Deposited: | 31 Mar 2026 02:54 |
| Last Modified: | 31 Mar 2026 02:54 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/54792 |
