PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DESA DALAM TINDAK PIDANA MEMBUAT TINDAKAN YANG MENGUNTUNGKAN PESERTA PEMILU DALAM MASA KAMPANYE (Studi Kasus Putusan No. 160/Pid.Sus/2018/PN.Tka)

FIRDHA FADLIAH HASBI (B11116548) dengan Judul “Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Membuat Tindakan Yang Menguntungkan Peserta Pemilu Dalam Masa Kampanye (Studi Kasus Putusan No. 160/Pid.Sus/2018/PN.Tka)” dibawah bimbingan Amir Ilyas, selaku Pembimbing I dan Audyna Mayasari Muin selaku pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana Kepala Desa dalam tindak pidana membuat tindakan yang menguntungkan peserta pemilu dalam masa kampanye dalam Putusan No. 160/Pid.Sus/2018/PN. Tka dan Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana dalam Putusan No. 160/Pid.Sus/2018/PN. Tka.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan dua jenis dan sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer berupa perundang-undangan serta putusan hakim dan bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku atau jurnal-jurnal hukum, adapun teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan (library research). Bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan permasalahan yang penulis angkat untuk menghasilkan kesimpulan kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Kepala Desa dalam Tindaka Pidana Membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye pada Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN.Tka tetap dapat dimintai Pertanggungjawaban Pidana Karena telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu adanya kesalahan, mampu bertanggung jawab dan tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana yang terungkap di persidangan, dan 2. Penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan No. 160/Pid.Sus/2018/PN.Tka yang dilakukan oleh terdakwa Hj. Mardiana Siriwa telah tepat, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 490 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berdasarkan kesesuaian perbuatan terdakwa dan unsur-unsur pasal tersebut.