KEWENANGAN PARTAI POLITIK DALAM PENARIKAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH


Mukhlis, Muhammad Mutawalli (2021) KEWENANGAN PARTAI POLITIK DALAM PENARIKAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
B012182035_tesis COVER1.png

Download (120kB) | Preview
[thumbnail of Bab I & II] Text (Bab I & II)
B012182035_tesis 1-2.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
B012182035_tesis.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
B012182035_tesis DP.pdf

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

MUHAMMAD MUTAWALLI, B012182035. “Kewenangan Partai Politik Dalam Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah”. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., D.F.M. selaku Pembimbing I dan Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, pada Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan menguraikan secara jelas bentuk kewenangan partai politik dalam penarikan dukungan terhadap bakal pasangan calon kepala daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; dan memberikan pemahaman mengenai bentuk sanksi yang dapat diberlakukan terhadap partai politik yang telah melakukan penarikan dukungan terhadap bakal pasangan calon kepala daerah.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang lebih banyak berfokus pada bahan hukum atau bahan pustaka yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah dan atau norma-norma yang terkandung didalam hukum positif. Bahan hukum baik primer maupun sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan dari peraturan-peraturan yang berlaku, dan kemudian disajikan secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Kewenangan Partai Politik perihal penarikan atau pencabutan dukungan terhadap bakal pasangan calon kepala daerah berada pada tiga tahapan atau prosesnya, diantaranya tahapan pertama yaitu tahap sebelum melakukan pendaftaran bakal pasangan calon ke KPU, tahap kedua ialah tahap setelah melakukan pendaftaran ke KPU, dan tahap yang ketiga ialah tahap setelah penetapan bakal pasangan calon oleh KPU. (2). Merujuk pada peraturan yang berlaku maka bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada partai politik yang melakukan penarikan atau pencabutan bakal pasangan calon ialah sanksi pidana dan sanksi administratif. Dimana sanksi administratif dinilai masih kurang tegas terhadap partai politik, berbeda dengan sanksi pidana yang bersifat (ultimum remedium) atau sebagai upaya terakhir yang jauh lebih tegas, akan tetapi hanya ditujukan kepada pimpinan atau pimpinan para ketua partai politik pusat yang dengan sengaja melakukan penarikan atau pencabutan dukungan tersebut.

Item Type: Thesis (Thesis)
Uncontrolled Keywords: Partai Politik, Penarikan Dukungan, Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Andi Milu
Date Deposited: 16 Aug 2021 01:20
Last Modified: 16 Aug 2021 01:20
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/5469

Actions (login required)

View Item
View Item