TINDAK TUTUR WARGANET DALAM KOMENTAR FACEBOOK POSTINGAN KASN TENTANG PELANGGARAN PARA CAMAT SE-KOTA MAKASSAR TERHADAP NETRALISASI ASN PADA PEMILU 2019 = NETIZENS' SPEECH ACTS IN FACEBOOK COMMENTS ON KASN'S POST REGARDING VIOLATIONS BY DISTRICT HEADS IN MAKASSAR CITY REGARDING ASN NEUTRALIZED IN THE 2019 ELECTION

Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kontestasi politik sering kali memicu respons publik yang masif di ruang digital. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah penggunaan bahasa warganet sebagai instrumen kontrol sosial dalam merespon isu etika birokrasi dan pola tuturan tersebut merefleksikan sikap kolektif publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis jenis tindak tutur warganet dan menginterpretasikan dominasi tuturan tersebut dalam kolom komentar unggahan Facebook Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait dengan kasus pelanggaran para camat se-Kota Makassar pada Pemilu 2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan pragmatik berbasis teori tindak tutur ilokusi Searle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima jenis tindak tutur, hanya tiga yang digunakan warganet, yaitu asertif, ekspresif, dan direktif. Tindak tutur asertif menjadi jenis yang paling dominan (44,2%), diikuti oleh ekspresif (36,5%), dan direktif (19,3%). Tidak ditemukannya tindak tutur komisif dan deklaratif menegaskan posisi warganet sebagai pengawas eksternal yang tidak memiliki otoritas institusional. Implikasi dari dominasi tindak tutur asertif menunjukkan bahwa respon publik tidak sekadar bersifat emosional (reaktif), tetapi kritis dan evaluatif. Warganet cenderung menggunakan penalaran logis, rujukan fakta hukum, dan penilaian moral sebagai landasan argumen sebelum meluapkan emosi atau menuntut sanksi. Kombinasi antara tingginya asertif dan ekspresif mengindikasikan terbentuknya diskursus rasionalitas yang didorong oleh sentimen di ruang publik digital. Sebagai langkah ke depan, disarankan agar lembaga pemerintah (KASN/Bawaslu) memanfaatkan analisis tindak tutur media sosial sebagai basis evaluasi kebijakan publik serta direkomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk mengomparasikan pola ini pada platform dengan karakteristik berbeda seperti TikTok atau Twitter (X).