TINDAK PIDANA PENYESATAN KONSUMEN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA PERIKLANAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk-bentuk penipuan dalam iklan yang dapat menyesatkan konsumen serta pertanggungjawaban hukum pelaku usaha periklanan yang memproduksi dan mengiklankan iklan menyesatkan konsumen.
Metode penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang dikaji adalah bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) bentuk-bentuk penipuan iklan yang menyesatkan konsumen dapat berupa iklan dengan kalimat-kalimat yang berlebihan tentang barang/jasa, iklan yang mempromosikan barang/jasa yang pada kenyataannya tidak ada, iklan pancingan yang mengiklankan barang/jasa lain dari barang/jasa yang seharusnya hendak dijual serta iklan yang menjanjikan hadiah atau potongan harga saat membeli barang tersebut yang berujung pada penipuan; 2) pertanggungjawaban hukum kepada pelaku usaha periklanan yang memproduksi dan mengiklankan iklan menyesatkan dapat dikenakan ketentuan baik secara perdata maupun pidana. Pertanggungjawaban perdata dapat muncul berdasarkan pertanggungjawaban kontraktual, produk atau professional sedangkan pertanggungjawaban pidana terdapat dalam ketentuan Pasal 61, 62 dan 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta pasal-pasal lainnya yang berkaitan dengan penipuan iklan menyesatkan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan pidana khusus lainnya berdasarkan ketentuan peralihan pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.