Boharing, Irma Sari Dewi (2021) ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKAWINAN KAWIPPURA PADA MASYARAKAT BUGIS DI DESA PURNAKARYA KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS. Skripsi thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN.
![[thumbnail of cover]](/5457/1.hassmallThumbnailVersion/B11116120_skripsi%20COVER1.png)
![](/5457/1.haspreviewThumbnailVersion/B11116120_skripsi%20COVER1.png)
B11116120_skripsi COVER1.png
Download (166kB) | Preview
![[thumbnail of bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B11116120_skripsi 1-2.pdf
Download (2MB)
![[thumbnail of daftar pustaka]](/style/images/fileicons/text.png)
B11116120_skripsi DP.pdf
Download (980kB)
![[thumbnail of full text]](/style/images/fileicons/text.png)
B11116120_skripsi.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
Abstract (Abstrak)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perkawinan kawippura pada masyarakat Bugis di Desa Purnakarya Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros dan (2) Bagaimana pemberian nafkah mut’ah terhadap istri yang ditinggalkan pada perkawinan kawippura dalam masyarakat Bugis di Desa Purnakarya Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros.
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maros tepatnya di Desa Purnakarya Kecamatan Tanralili dengan teknik pengumpulan data dengan dua cara, yakni teknik wawancara dan penelitian kepustakaan. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan mengambil kesimpulan secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Perkawinan kawippura ditinjau dari segi hukum Islam maka hukumnya sah karena segala rukun dan syarat dalam perkawinan kawippura terpenuhi. Namun, hukum Islam juga menganggap bahwa perbuatan melakukan perkawinan kawippura adalah haram dan mereka yang melakukannya dihukumi berdosa karena dari awal telah diperjanjikan bahwa perkawinan tersebut akan putus setelah diikrarkan ijab kabul, sehingga maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak terjalankan. Setidaknya ada tiga unsur atau bentuk dosa yang dilakukan dalam hal ini yakni terdapat unsur kedzaliman, unsur penipuan dan unsur niat yang tidak benar dalam perkawinan kawippura ini. (2) Pada perkawinan kawippura yang terjadi ini, pihak suami tidak memberikan nafkah mut’ah terhadap mantan istrinya dikarenakan sedari awal sudah diperjanjikan bahwa perkawinan tersebut tidaklah dilanjutkan sebagaimana perkawinan pada umumnya dan juga hanya bertujuan sebagai suatu bentuk pengakuan di hadapan keluarga masing-masing dan di hadapan masyarakat pada umumnya. Sehingga yang diberikan hanyalah berupa mahar yang diucapkan pada saat prosesi ijab kabul berlangsung.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Nasyir Nompo |
Date Deposited: | 16 Aug 2021 00:45 |
Last Modified: | 16 Aug 2021 00:45 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/5457 |